Masyarakat Jangan ‘Tergosok’ Sikapi Ahmadiyah

Menteri Agama RI, Dr. Suryadarma Ali meminta masyarakat jangan terpengaruh oleh paham kebebasan absolut yang sekarang ini sudah mulai berkembang di Indonesia. Karena dengan berpegang teguh pada  landasan atas dasar kebebasan absolut seperti itulah yang menyebabkan masyarakat menjadi kian tidak berpikir jernih dalam melihat berbagai fenomena sosial keagamaan di Indonesia. Khusus dalam konteks ahmadiyah, Suryadarma Ali meminta masyarakat agar tidak tergosok dengan paham kebebasan absolut yang dapat membuat hilangnya cara berpikir yang sehat. “Selama ini yang membuat keruh kondisi masyarakat kita dalam menyikapi persoalan ahmadiyah kan karena mereka berhasil digosok-gosok oleh paham kebebasan absolut tersebut” terangnya. Menurutnya, paham kebebasan absolut tersebut tidak cocok untuk dikembangkan di Indonesia.

Lebih lanjut Suryadarma Ali mengungkapkan bahwa segala aturan yang dibuat oleh Negara dibentuk untuk membatasi kebebasan yang dimilik oleh manusia, sehingga demikian pada dasarnya tidak ada kebebasan absolut, hanya Tuhanlah yang mempunyai kebebasan absolut. “Jika ada sebagian masyarakat tidak mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah berarti masyarakat tersebut bukan bagian dari pemerintah. Begitu juga pada warga ahmadiyah yang tidak mau menaati peraturan pemerintah. Mengaku islam, tetapi memiliki nabi selain Muhammad ya tidak islam dong”

Dirinya menerangkan, untuk menyelesaikan persoalan ahmadiyah tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak, tetapi harus ada keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk melakukan dialog sebagai cara-cara penyelesaian masalah. Nah, dalam konteks tersebut, pemerintah telah berupaya untuk mengajak warga ahmadiyah untuk berdialog guna mencari persoalan jalan keluar. Namun demikian, selama ini meski sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ahmadiyah, namun sejauh ini tidak ada I’tikad baik dari ahmadiyah menyambut tawaran dari pemerintah. “itu yang membuat penyelesaiannya menjadi lama, nggak bisa niat baiknya hanya datang dari pemerintah namun harus dari kedua belah pihak juga”.

Sementara itu, menyikapi persoalan warga ahmadiyah yang kini masih berada di pengungsian, Gubernur NTB, Dr. Muhammad Zainul Majdi, MA, mengaku bahwasanya pemerintah telah berusaha secara optimal atas dasar petunjuk menkopolhukam untuk menawarkan solusi bagi warga ahmadiyah seperti akan membeli seluruh aset bangunan dan tanah milik warga ahmadiyah yang tersebar di beberapa tempat di kabupaten Lombok Barat sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Namun meski sudah ada tawaran dari pemerintah, warga ahmadiyah ngotot tidak mau menjual aset-aset mereka. “maunya mereka kan pulang ke kampung halaman mereka, tetapi bagaimana mau pulang sementara masyarakat sekitar menolak kehadiran mereka. Apa mau dijaga polisi 24 jam, kan kasian nanti” terang Majdi. (dys)