Larangan Bawa HP, Siswa akan Diberikan Sosialisasi

Mataram- Menyusul diterbitkannya larangan membawa Handphone (HP) ke sekolah bagi semua pelajar di NTB per 1 April 2017, pihak sekolah siap memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada siswa, termasuk juga kepada orang tua siswa. 

Kepsek SMKN 2 Mataram, H. Hudri Achmad mengaku siap menjalankan keputusan Gubernur NTB tersebut dengan terlebih dahulu akan memberikan sosialisasi kepada siswa dan orang tua siswa. Pada tahap tertentu setelah mendapat sosialisasi, jika siswa tidak mengindahkan larangan tersebut, pihak sekolah akan mengambil tindakan tegas dengan menyita Hp bawaan siswa. 

Selain itu, dirinya sepakat dengan Gubernur NTB, termasuk soal kekhawatiran terhadap adanya potensi penyalahgunaan HP oleh siswa saat berada di sekolah.  

"Kita dukung larangan bawa HP kalau itu rule dari Pak Gubernur khusus untuk SMKN 2 Mataram akan menindaklanjuti larangan tersebut," tegasnya. 

Masih kata Hudri,  pemerintah dalam membuat suatu keputusan tentunya terlebih dahulu melalui suatu kajian sehingga menghasilkan penilaian bahwa membawa HP lebih banyak mudarat ketimbang manfaat saat siswa membawanya ke sekolah.

Meski akunya, pendapat tentang hal itu berbeda-beda. Karena ada yang beranggapan bahwa keberadaan HP sangat membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Termasuk mencari berbagai materi tambahan dan memenuhi tugas belajar mereka. 

Selama ini banyak siswa yang membawa Hp dengan berbagai alasan, salah satunya menelepon orang tua untuk dijemput pulang. Selanjutnya, dengan membawa Hp ke sekolah justru memudahkan urusan dalam belajar mengajar.

"Memang itu alasan yang sangat reliable sekali dari siswa,  tapi arahan dari Pak Gubernur kita harus taati, " sambungnya. 

Pihak sekolah pun kata mantan Kepsek SMKN 4 ini mencari alternatif lain untuk menjawab keluhan siswa terkait larangan membawa Hp ke sekolah. Misalnya nanti sekolah akan menyediakan call center bagi siswa yang ingin berkomunikasi dengan orang tuanya. Begitu juga orang tua yang ingin berkomunikasi dengan anak mereka. Alternatif itu akan dipikirkan pihak sekolah. 

Larangan membawa Hp diterbitkan oleh Pemprov sebab untuk meminimilasir siswa menggunakan media sosial terlalu over. Pasalnya, seringkali siswa membawa Hp justru disalah gunakan untuk menulis status di media sosial pada jam sekolah. ()