Anggaran Besar, Kaderisasi Partai Politik Gagal

Gagalnya Partai Demokrat Lombok Barat menempatkan kadernya untuk mengikuti pemilihan umum legislatif 2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) III (Kediri-Labuapi) Kabupaten Lombok Barat, mendapat sorotan dari Direktur Kausul Peduli Anggaran (KPA) NTB, Madiana. Dirinya mengungkapkan kekecawaannya terhadap proses kaderisasi partai politik yang dinilainya gagal dalam mengkader anggota-anggotanya. Khususnya terhadap kader partai perempuan. Ada kesan selama ini yang masih cenderung melihat perempuan itu sebagai ansih pelengkap saja, padahal perempuan itu bisa menjadi pilihan yang utama dan pertama. Karena tidak seditik di antara mereka yang mempunyai kualitas hebat melebihi kaum laki-laki.

Lebih lanjut Madiana menyampaikan bahwa kaderisasi yang dilakukan partai politik selama ini, hanya bertumpu dan terfokus pada kader partai laki-laki saja, sehingga isu strategis perempuan sebagai landasan kaderisasi bagi perempuan banyak diabaikan, padahal dengan anggaran dari APBD yang cukup besar yang diberikan terhadap partai politik tiap tahunnya, memungkinkan, kaderisasi ini dapat menghasilkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Bukan seperti yang kita lihat dewasa ini, pada praktik kesekarangan, perempuan misalnya pada saat rekrutmen menjadi calon anggota legislatif lalu, tidak sedikit di antara mereka yang hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, tentu ini sangat miris. “Meskipun niatan awal mereka ialah untuk terjun langsung ke dalam dunia perpolitikan, tetapi ujung-ujungnya dijadikan oleh partai politik hanya sebagai pelengkap kuota. Siapa yang gagal? Ya partai yang tidak berhasil melakukan kaderisasi, tanyanya.

Madiana meragukan anggaran yang diberikan oleh APBD terhadap partai politik tiap tahunnya diperuntukkan benar-benar untuk proses perkaderan. Jika memang benar anggaran dari APBD itu diperuntukkan bagi proses kederisasi, tidak mungkin partai politik kekurangan kader-kadernya yang berkualitas. Dan tidak akan mungkin juga partai politik mengalami nasib seperti yang terjadi di Dapil III Lobar, Partai Demokrat tidak bisa mengikuti proses pencalegan karena salah satu caleg perempuannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi yang ditetapkan oleh KPU. Padahal keberadaan mereka sebagai calon yang akan mengemban amanah rakyatnya nanti jika dipilih sangatlah urgen. Tetapi karena tidak ada kesiapan dari partai politik tersebut untuk melakukan kaderisasi, khususnya bagi kaum perempuan, makanya mereka sebenarnya telah gagal melakukan kaderisasi terhadap anggota-anggotanya. Diana berharap, dengan anggaran yang memadai tersebut, partai politik lebih serius lagi melakukan proses kaderisasi, sehingga kita bisa memperoleh calon-calon pemimpin yang berkualitas juga, ungkapnya. (dys)