Mataram (Suara NTB)
Minim anggaran membuat pengurus Dewan
Pendidikan Kota Mataram (DPKM) selasa pagi mendatangi kantor DPRD Kota Mataram
guna menggelar rapat dengar pendapat bersama anggota komisi II DPRD Kota Mataram.
Disambut wakil ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi dan Ketua Komisi II DPRD
Kota Mataram, Nyayu Ernawati beserta anggota komisi II lainnya, pengurus DPKM
menyampaikan berbagai keluhan dan permasalah sistemik yang dihadapi oleh dunia
pendidikan kota Mataram yang selama ini menjadi perhatian DPKM. Namun karena
minimnya anggaran yang diterima DPKM pertahunnya yang mencapai 100 juta,
membuat kinerja pengurus DPKM menjadi tidak maksimal.
Hal itu disampaikan oleh ketua
DPKM H. Adnan Muchsin, S.Si yang menurutnya, dengan anggaran terbatas seperti
itu, DPKM selama ini tidak bisa berbuat banyak, padahal permasalahan pokok dunia
pendidikan di Kota Mataram sangat komplek. Salah satunya ialah masih terjadinya
disparitas mutu pendidikan antara sekolah/madrasah favorit dengan
sekolah/madrasah pinggiran yang seharusnya tidak boleh terjadi, hal itu
menurutnya tidak terlepas dari lemahnya kebijakan yang mengatur soal itu.
Selain itu, dirinya juga mencontohkan
pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang seharusnya
dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan setiap sekolah memperhatikan daya
tampung sekolah/madrasah yang telah ditetapkan, mengikuti urutan
ranking/peringkat nilai murni UN, sistem PPDB hanya dilaksanakan dengan sistem
online sesuai dengan perda No 4 tahun 2009, memperhatikan pemerataan akses
peserta didik pada semua sekolah/madrasah negeri dan swasta sesuai dengan daya tampung,
serta kebijakan Bina Lingkungan (BL) yang menurutnya semua itu harus di
monitoring terus. Selain itu, penyaluran dana BOS-BSM ke sekolah-sekolah juga
sangat patut untuk dimonitoring. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang
diterima DPKM membuat pihaknya tidak melakukan monitoring ke semua sekolah di
Kota Mataram, padahal monitoring itu sangat penting dilakukan. Oleh karena itu,
butuh perhatian serius oleh semua pihak, salah satunya ialah dari sisi
anggaran, terangnya. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan perlu adanya
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan menggunakan sistem terpadu dalam
rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. Tidak hanya itu, untuk
mempermudah kerja-kerjanya, DPKM juga meminta fasilitas pendukung seperti mobil
dinas untuk pengurus yang menurutnya sangat urgen karena sudah menjadi
kebutuhan dan meminta dukungan pemerintah kota Mataram untuk pembangunan gedung
sekretariat DPKM yang saat ini masih menumpang di salah satu rumah dinas
pemprov.
Menanggapi keluhan dan permintaan
para pengurus DPKM tersebut, ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati
mengapresiasi kedatangan DPKM yang dinilainya telah memberikan masukan-masukan
berharga yang tentunya pihaknya akan menindaklanjuti untuk mendapatkan solusi
yang terbaik karena masalah pendidikan ini merupakan masalah kita bersama,
terangnya.
Selain itu, menyinggung masalah amburadulnya
pelaksanaan PPDB beberapa waktu lalu, Nyayu Ernawati mengharapkan mudah-mudahan
ke depannya bisa kita perbaiki, tidak hanya PPDB, masalah BL yang selalu menjadi
momok bagi masyarakat kita ke depannya juga harus ada solusi. Sehingga bagaimana
keinginan dari sekolah-sekolah swasta mendapatkan murid-murid juga bisa
tercapai. Hal itu ungkapnya, tidak cukup hanya dengan memberikan support
kepada sekolah-sekolah negeri saja, tetapi juga kepada sekolah-sekolah swasta
dengan harapan sekolah swasta juga bisa diminati oleh anak-anak. Selain tentunya
juga terkait dengan pembiayaan, “pembebasan biaya untuk anak miskin itu memang
saat ini masih ditangani untuk sekolah negeri saja, insyaallah ke depannya kita
akan usahakan untuk anak-anak yang tidak mampu di sekolah swasta akan kita back
up dari sisi anggaran. Karena hal tersebut menurutnya berimbas pada minat siswa
untuk bersekolah ke sekolah-sekolah negeri, akibatnya sekolah swasta menjadi
terpinggirkan.
Sementara itu, anggota komisi II
DPRD Kota Mataram Yeyen, menambahkan bahwa terjadinya disparitas kualitas
sekolah diakibatkan oleh lemahnya distribusi sumber daya manusia.
“sekolah-sekolah pinggiran sangat lemah dari sisi SDM, oleh karena itu, harus
ada intervensi melalui kebijakan, seperti kebijakan mutasi guru. Harusnya, guru-guru yang sebelumnya mengajar di
sekolah-sekolah favorit (berkualitas) didistribusikan ke sekolah-sekolah
painggiran agar mereka bisa merasakan pemerataan kualitas yang sama. (dys)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar