Minim Anggaran, Kinerja DPKM Tidak Maksimal

Mataram (Suara NTB)

Minim anggaran membuat pengurus Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) selasa pagi mendatangi kantor DPRD Kota Mataram guna menggelar rapat dengar pendapat bersama anggota komisi II DPRD Kota Mataram. Disambut wakil ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi dan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati beserta anggota komisi II lainnya, pengurus DPKM menyampaikan berbagai keluhan dan permasalah sistemik yang dihadapi oleh dunia pendidikan kota Mataram yang selama ini menjadi perhatian DPKM. Namun karena minimnya anggaran yang diterima DPKM pertahunnya yang mencapai 100 juta, membuat kinerja pengurus DPKM menjadi tidak maksimal.

Hal itu disampaikan oleh ketua DPKM H. Adnan Muchsin, S.Si yang menurutnya, dengan anggaran terbatas seperti itu, DPKM selama ini tidak bisa berbuat banyak, padahal permasalahan pokok dunia pendidikan di Kota Mataram sangat komplek. Salah satunya ialah masih terjadinya disparitas  mutu pendidikan antara  sekolah/madrasah favorit dengan sekolah/madrasah pinggiran yang seharusnya tidak boleh terjadi, hal itu menurutnya tidak terlepas dari lemahnya kebijakan yang mengatur soal itu.

Selain itu, dirinya juga mencontohkan pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang seharusnya dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan setiap sekolah memperhatikan daya tampung sekolah/madrasah yang telah ditetapkan, mengikuti urutan ranking/peringkat nilai murni UN, sistem PPDB hanya dilaksanakan dengan sistem online sesuai dengan perda No 4 tahun 2009, memperhatikan pemerataan akses peserta didik pada semua sekolah/madrasah negeri dan swasta sesuai dengan daya tampung, serta kebijakan Bina Lingkungan (BL) yang menurutnya semua itu harus di monitoring terus. Selain itu, penyaluran dana BOS-BSM ke sekolah-sekolah juga sangat patut untuk dimonitoring. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang diterima DPKM membuat pihaknya tidak melakukan monitoring ke semua sekolah di Kota Mataram, padahal monitoring itu sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, butuh perhatian serius oleh semua pihak, salah satunya ialah dari sisi anggaran, terangnya. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan menggunakan sistem terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. Tidak hanya itu, untuk mempermudah kerja-kerjanya, DPKM juga meminta fasilitas pendukung seperti mobil dinas untuk pengurus yang menurutnya sangat urgen karena sudah menjadi kebutuhan dan meminta dukungan pemerintah kota Mataram untuk pembangunan gedung sekretariat DPKM yang saat ini masih menumpang di salah satu rumah dinas pemprov.

Menanggapi keluhan dan permintaan para pengurus DPKM tersebut, ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengapresiasi kedatangan DPKM yang dinilainya telah memberikan masukan-masukan berharga yang tentunya pihaknya akan menindaklanjuti untuk mendapatkan solusi yang terbaik karena masalah pendidikan ini merupakan masalah kita bersama, terangnya.

Selain itu, menyinggung masalah amburadulnya pelaksanaan PPDB beberapa waktu lalu, Nyayu Ernawati mengharapkan mudah-mudahan ke depannya bisa kita perbaiki, tidak hanya PPDB, masalah BL yang selalu menjadi momok bagi masyarakat kita ke depannya juga harus ada solusi. Sehingga bagaimana keinginan dari sekolah-sekolah swasta mendapatkan murid-murid juga bisa tercapai.  Hal itu ungkapnya,  tidak cukup hanya dengan memberikan support kepada sekolah-sekolah negeri saja, tetapi juga kepada sekolah-sekolah swasta dengan harapan sekolah swasta juga bisa diminati oleh anak-anak. Selain tentunya juga terkait dengan pembiayaan, “pembebasan biaya untuk anak miskin itu memang saat ini masih ditangani untuk sekolah negeri saja, insyaallah ke depannya kita akan usahakan untuk anak-anak yang tidak mampu di sekolah swasta akan kita back up dari sisi anggaran. Karena hal tersebut menurutnya berimbas pada minat siswa untuk bersekolah ke sekolah-sekolah negeri, akibatnya sekolah swasta menjadi terpinggirkan.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Mataram Yeyen, menambahkan bahwa terjadinya disparitas kualitas sekolah diakibatkan oleh lemahnya distribusi sumber daya manusia. “sekolah-sekolah pinggiran sangat lemah dari sisi SDM, oleh karena itu, harus ada intervensi melalui kebijakan, seperti kebijakan mutasi guru. Harusnya,  guru-guru yang sebelumnya mengajar di sekolah-sekolah favorit (berkualitas) didistribusikan ke sekolah-sekolah painggiran agar mereka bisa merasakan pemerataan kualitas yang sama. (dys)