BEM FE Unram Gelar Bedah APBD NTB

Mataram (suara NTB)

Sabtu kemarin (12/10), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Mataram menyelenggarakan seminar bedah ABPD NTB 2008-2015 di aula PGRI NTB. Dihadiri puluhan mahasiswa berasal dari seluruh fakultas se-Unram, seminar berlangsung seru karena selain dihadiri oleh para pegiat anggaran, akademisi, juga dihadiri oleh kepala Bappeda NTB selaku pengambil kebijakan. Kehadiran beberapa elemen ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara para pemangku kebijakan dengan kekuatan civil society sebagai pengontrol keberlangsungan berbagai bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini menjadi penting agar terciptanya suasana yang dialogis antar elemen tersebut.

Ditemui disela-sela kegiatan seminar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Muhammad Bai’ul Hak menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontrol mahasiswa terhadap pemerintah NTB. Hal itu menurutnya sangat penting dilakukan agar dalam keberlangsungan pemerintah dapat terwujudnya ceck and balance, terlebih lagi mahasiswa sebagai agen perubahan yang nantinya akan menjadi regenerasi kepemimpinan di berbagai sektornya. “kontrol dalam bentuk apapun sangat penting dilakukan oleh semua mahasiswa”.

Lebih lanjut Muhammad Bai’ul Hak mengatakan meski tema seminarnya cukup berat yaitu terkait dengan anggaran, tidak seperti tema seminar kemahasiswaan pada umumnya seperti bedah novel, buku dan lain sebagainya, bedah anggaran ini salah satu bentuk terobosan yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa seperti apa seluk-beluk proses penganggaran dan lain sebagainya. Karena proses penganggaran yang baik dapat memainkan peranan penting dalam mengentaskan kemsikinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah. Meskipun ditataran mahasiswa ini wacana baru, namun ke depan dirinya berharap ada lebih banyak lagi mahasiswa yang peduli terhadap anggaran. Sehingga itu bisa menjadi diskusi yang terus menerus dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol berbagai bentuk kebijakan pemerintah (dys)