PROBLEM DAN SOLUSI AHMADIYAH DI NTB

Islam merupakan agama yang datang dengan membawa visi rahmat lil’alamin. Dengan visi seperti itu sejatinya membawa kedamaian dan kamanan bagi seluruh umat manusia baik internal ummat maupun eksternal sesuai dengan asal nama islam itu sendiri yaitu aman dan damai. Dalam konteks NTB islam merupakan mayoritas, hal itu dibuktikan dengan Lombok yang dikenal sebagai pulau seribu masjid. Keberadaan ummat islam di NTB cukup unik, betapa tidak pulau ini diapit oleh dua pulau yang kondisi keberagamannya berbeda. Disebelah barat ada Bali, Pulau Dewata dengan Hindu sebagai agama mayoritas dan disebelah timur ada NTT dengan Nasrani sebagai agama mayoritas. Dari kondisi ini sebenarnya NTB sudah terbiasa dengan keberbedaan dan keberagaman, baik ide pemikiran dan cara hidup.



Secara geografis NTB memiliki dua pulau besar yaitu lombok dan sumbawa. Dari luasnya wilayah yang dimiliki oleh NTB ini memungkinkan secara sosiologis juga kaya. Begitu juga dengan ide dan pemikiran yang bekembang. Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan pokok yang tertuang dalam al-qur’an dan hadist memungkinkan orang yang membacanya mempunyai pandangan yang berbeda di setiap kali membacanya. Dari keberbedaan pandangan itulah berimbas pada sikap yang beda pula. Ahmadiyah adalah kasus nyata dari kondisi ini.



Tema tentang Ahmadiyah di NTB khir-akhir ini mendapat perhatian cukup serius. Sebagaimana diwartakan oleh Lombok Post Sabtu 7/5/2011 dan secara resmi dalam akun twitternya gubernur NTB M. Zainul Majdi MA mengutarakan sikap resminya untuk memastikan pengawasan terhadap SKB tiga menteri dilaksanakan dengan baik. Selain itu, paparnya dalam akun yang sama beliau akan melakukan pembinaan terhadap warga ahmadiyah agar kembali ke akidah yang benar. Meskipun bersifat personal, namun secara tidak langsung turut mempengaruhi opini publik tentang kapasitas beliau sebagai orang nomor wahid di NTB. Masih dalam terbitan yang sama, MUI sebagai representasi dari suara ummat islam menyerukan kepada pemerintah agar ahmadiyah segera dibubarkan.



Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan. Terutama menyangkut pertimbangan kemanusiaan mereka sebagai bagian dari masyarakat NTB. Jangan sampai kasus-kasus mengenaskan seperti Perusakan tempat ibadah dan pengusiran dari kampung halaman bahkan pembunuhan yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah di sejumlah daerah terulang kembali sebagai memori pahit kondisi keberagamaan kita. Harus ada semacam dialog yang dilakukan oleh para pemuka agama yang di prakarsai langsung oleh pemerintah. Pemerintah harus segera mengambil sikap sebelum mimpi buruk itu terjadi.

Lalu seperti apa sikap kita sebagai bagian dari masyarakat NTB menanggapi kasus ini?







NOTE: Tulisan ini di buat sebagai TOR saat HMI Cabang Mataram menggelar diskusi tentang Ahmadiyah di NTB bersama Organisasi kemahasiswaan se-kota Mataram dan Kesbangpoldagri.









Oleh: Darsono Yusin Sali