Realisasi Penyaluran BKMM

Melalui salah satu program unggulannya, pemerintrah NTB menggulirkan program penuntasan angka putus sekolah  Drop out no atau yang populer disebut dengan ADONO yang merupakan salah satu dari tiga program unggulan pemerintah provinsi NTB selain penurunan Angka Kematian Ibu menjadi Nol (AKINO) dan penurunan Angka Buta Aksara menjadi Nol  (ABSANO) yang mulai bergulir sejak kepemimpinan Gubernur M. Zainul Majdi bersama Badrul Munir.

Sebagaimana diketahui, program ADONO ini dihajatkan dalam rangka menekan  angka putus sekolah Drop Out. Oleh karena itu, pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga NTB (DIKPORA) meluncurkan program Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM)  untuk siswa-siswi di jenjang sekolah menengah  yang masuk kategori tidak mampu alias miskin, karena siswa-siswi yang putus sekolah sebagaimana pengakuan Kabid Dikmen Dikpora NTB kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran BKMM untuk siswa-siswi miskin diharapkan mampu membantu pembiayaan sekolah siswa. Sehingga tingkat Drop Out sekolah bisa ditekan sampai mencapai titik Nol.

Adapun kriteria miskin sendiri sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dikpora NTB, Dra. Hj. U’um umayah ialah ditentukan oleh pihak sekolah, dari data yang didapat oleh sekolah baru kemudian diserahkan kepada Dikpora untuk langsung diberikan bantuan dengan mekanisme yang sudah ditentukan yaitu diberikan secara bertahap kepada siswa penerima bantuan.

Besaran bantuan yang diberikan untuk tiap siswa miskin penerima BKMM pada tahun 2012 sebesar Rp. 420.000/tahun untuk siswa-siswi SMA, SMK, dan MA. Sehingga total keseluruhan jumlah  penerima BKMM mencapai 22.919 siswa dengan rincian 14.126 siswa MA, 6.212 siswa SMA dan 2.581 siswa SMK. Untuk realisasi BKMM anggaran tahun 2011/2012 berasal dari APBN Dekon, Penyaluran bantuan diserahkan melalu bank BTN langsung ke siswa miskin yang bersangkutan. Adapun anggaran pemberian BKMM untuk tahun 2013 direncanakan akan mengalami kenaikan hingga mencapai 1 juta rupiah pertahun untuk satu orang siswa miskin.  (yusin)