Pemerintah dan Investor, harus Perhatikan Lingkungan

Mataram (Suara NTB)

Tertutupnya kran izin pembangunan hotel baru ketiga investor J.W. Marriot hotel, International Chain hotel, dan Accord hotel oleh pemda KLU ditanggapi pengamat ekonomi Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec ditemui suara NTB di ruangannya rabu (21/8) kemarin. Menurutnya, saat ini NTB sudah mempunyai perda RT/RW  tentang tata ruang. Jadi semua pihak diharapkan untuk melihat dan taat terhadap perda tersebut. Meskipun menurutnya , pariwisata itu membutuhkan kenyamanan privasi  bagi pengunjung, tetapi yang tidak kalah penting menurutnya ialah memperhatikan lingkungan sekitar sebagai persyarat utama dan harus menjadi prioritas pemerintah dan investor. Bisa jadi, pemerintah KLU sekarang ini melihat Gili Trawangan over capacity sehingga pembangunan harus dialihkan ke tempat yang lain di seputaran KLU.

Memang secara normatif ungkapnya, di mana pun (di daerah ini, red) kita butuh investor terutama NTB. Karena investasi merupakan prasayarat utama untuk membangun ekonomi, Dalam ekonomi, tidak ada pertumbuhan tanpa adanya investasi, bahkan fakta bahwa pemerintah kita butuh investasi itu karena pencapaian pertumbuhan ekonomi kita dibawah rata-rata nasional dan di bawah yang kita rencanakan.

Terlebih pada saat sekarang ini, pertumbuhan ekonomi NTB seiring berjalan waktu mengalami kenaikan sejalan dengan beroperasinya BIL tahun 2011silam, dan pada tahun itu pula menjadi titik balik peningkatan pariwisata pasca mengalami krisis. Maka para investor banyak yang akan datang ke sini, namun mereka juga harus memperhatikan lingkungan sekitar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan dan rakyat bisa merasakan dampaknya secara ekonomis, tuturnya.

Senada dengan Iwan Harsono, akademisi sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dra. Ida Ayu Putri Suprapti, MA, menyampaikan bahwa jika salah satu destinasi pariwisata itu sudah over capacity, maka hal itulah yang akan mempengaruhi kerusakan lingkungan, dampak terhadap kerusakan tersebut, berimbas pada lamanya tercapai target  kesejahteraan masyarakat. “Jadi perlu memang daerah-daerah (tempat-tempat, red) lain yg mensupport pembangunan itu, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi”.

Lebih lanjut Ida mengatakan, kalau destinasi pariwisata sudah tidak lagi terpenuhi maka akan merusak segala-galanya, baik lingkungan maupun masyarakat sekitar. Meskipun pada dasarnya, setiap orang pasti senang jika ada investor yang berinvestasi di daerahnya. Tetapi yang perlu dilihat ialah paradigma pembangunannya. “Kalau investor kan pasti melihat keuntungan semata tapi  dampak panjangnya kan nggak pernah dipikirkan, ke depan dapat merusak lingkungan atau nggak”. Jika itu merusak, bisa dibayangkan biaya berobat masyarakat bisa lebih besar lagi dari dampak ekonomis pariwisata tersebut, jadi kan gak sejahtera namanya. Untuk apa itu kan? Tuturnya. 

Ida berharap ke depan pemerintah harus memikirkan pola pembangunan yang berkelanjutan, karena tidak menutup kemungkinan orang semakin banyak yang datang kesini. Dirinya juga meminta sikap tegas pemerintah dan jangan tunduk terhadap kemauan investor, “kita harus berani mengatakan tidak”, ungkapnya. (dys)