PGRI NTB; Segera Bayar Tunggakan Sertifikasi

Praya (Suara NTB)

Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali A. Rahim, dalam acara Halal Bi Halal dan Pelepasan Guru Calon Jemaah Haji Lombok Tengah menyampaikan bahwa proses pemberian tunjangan sertifikasi guru di NTB ini masih kacau balau. Hal itu terlihat dari adanya kabupaten/kota se NTB yang masih melakukan penunggakan terhadap pembayaran tunjangan sertifikasi para guru.

Adanya penunggakan tunjangan sertifikasi guru di sejumlah kabupaten/kota di NTB khususnya di kabupaten Lombok Timur yang mencapai 98 Milyar untuk tahun 2012 misalnya, Drs. H. Ali A. Rahim, secara tegas mengatakan itu harus segera dibayar, “tidak ada lagi yang main komplain-komplain, itu wajib hukumnya dibayar”. Karena apa, itu sudah menjadi hak guru dan dana itu sudah ditransfer ke kabupaten/kota hanya barangkali tinggal rekapitulasi kekurangannya berapa. Dan insyaallah akan dibayar nanti menurut Juknisnya. Sedangkan jika masih ada tunggakan untuk tahun 2010-2011 akan dianggarkan pada APBD perubahan 2013 ini, ungkapnya. Diakuinya, sebagai salah satu mitra kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota, PGRI sudah melakukan berbagai sinergitas untuk mengantisipasi berbagai bentuk persoalan guru.

Lebih lanjut Drs. H. Ali A. Rahim, mengatakan meski kesejahteraan guru itu penting sebagai salah satu syarat peningkatan kualitas pendidikan, namun itu bukan hal yang utama. Tunjangan sertifikasi guru itu bukan untuk peningkatan kesejahteraan guru. Tetapi pemberian sertifikasi untuk guru ini ialah sebuah pencitraan bangsa indonesia terhadap dunia. Karena pemberian jasa terhadap guru sangat rendah di asia tenggara. Yang kedua ialah untuk peningkatan mutu pendidikan, yang ketiga baru untuk kesejahteraan guru. “Jadi nggak boleh dibalik, akibatnya selama ini guru selalu dikambing hitamkan”.

Dirinya juga menghimbau, guru-guru tidak boleh melakukan aksi demonstrasi menuntut pembayaran sertifikasi ini, “kita ini adalah guru yang mempunyai karakter kepribadian yang di dalamnya itu ada nilai-nilai islam. Jadi kalau sudah buntu, meskipun mereka adalah manusia biasa kita komunikasikan dengan baik”

Disinggung mengenai banyaknya guru yang terjun langsung ke dalam politik praktis, ketua PGRI NTB ini menyampaikan bahwa “mereka yang terjun ke politik ialah guru-guru yang punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, karena ini adalah hal yang lumrah. Saya pikir teman-teman anggota PGRI itu ialah orang yang cerdas mereka akan memilih sesuai dengan hati nurani. Secara kelembagaan tidak ada instruksi untuk itu (berpolitik praktis), tetapi secara personal mereka ialah orang-orang yang cerdas untuk mengambil sikap (politik).

Drs. H. Ali A. Rahim, juga menjelaskan bahwa PGRI itu mempunyai sifat unitristik. Pertama, tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, yang kedua ialah PGRI merupakan institusi non partai politik, jadi wajib anggota PGRI itu belajar politik tetapi politik praktis itu nggak boleh. Sehingga jangan sampai menjual kerbau dalam karung. Jadi pembelajaran politik itu wajib bagi guru. Ungkapnya. (dys)